“People shouldn't be afraid of their government. Governments should be afraid of their people.”    
(Alan Moore)

            Agenda penertiban umum belum lama ini secara perlahan tapi pasti mulai menunjukan taringnya yang tajam. Yaitu  sterilisasi Stasiun-stasiun yang terhampar dari  Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi termasuk Sterilisasi peron di stasiun UI dan stasiun Pocin yang dilakukan oleh PT KAI dengan dalih mengembalikan hak-hak penumpang. Yang dimaksud dengan sterilisasi ini tidak lain dan tidak bukan  adalah adanya suatu  penggusuran pedagang kios kecil yang berada di sepanjang peron yang dalam prosesnya sangat mengabaikan hak asasi manusia. Dalam Kasus penggusuran di stasiun UI, dan stasiun Pocin, yang notabene lokasi kedua stasiun tesebut memang berdekatan dengan lokasi kampus. Maka tidak heran jika Mahasiswa UI bersama para pedagang yang mengatas namakan dirinya aliansi pedagang stasiun UI bersama-sama turun ke jalan menuntut cara penggusuran (red : relokasi) yang lebih manusiawi dengan cara duduk bersama antara pihak pedagang dengan PT KAI, atau bahkan Kementerian BUMN yang seharusnya menjembatani agar kedua belah pihak dapat melakukan musyawarah untuk mufakat seperti yang sudah di amanahkan oleh konstitusi republik ini, sehingga kedua belah pihak bisa saling mendapatkan konsesus yang saling menguntungkan satu sama lain. Tapi fakta berbicara lain, PT KAI seolah tuli, dan kementerian BUMN seolah buta dalam menangani permasalahan ini. Penggusuran pun tetap dilaksanakan. Bahkan dalam kasus penggusuran di stasiun-stasiun lainnya  dilakukan secara paksa dan sewenang-wenang bahkan melibatkan TNI dan Polri untuk menakut-nakuti sisi psikologis pedagang. Lalu pedagang? Pedagang hanya bisa pasrah dalam menerima suratan takdir seolah-olah ini sudah menjadi kehendak mutlak Tuhan. Namun hingga sampai tulisan ini ditulis, dapat dikatakan hanya pedagang di Stasiun UI dan stasiun Pocin yang masih bisa bertahan karena setiap detiknya selalu ada penjagaan dan bahkan perlawanan oleh Mahasiswa bersama aliansi pedagang.

            Melihat kebijakan sterilisasi yang sangat tidak bijak yang mengabaikan hak-hak asasi manusia di dalamnya. Hingga tidak adanya kejelasan akan kemana setelah pedagang digusur, tentulah menyebabkan  kebijakan penggusuran tersebut  menjadi benang kusut yang tidak memecahkan masalah dan sangat  kontra produktif dalam menata perekonomian Negara yang sudah semakin korup ini. Masalah kemiskinan kaum urban justru semakin menjadi bom waktu, yang pada akhirnya berujung pada instabilitas sosial. Bagi para pedagang yang berada di stasiun, logika sederhana yang mereka miliki untuk menyambung hidup adalah dengan hanya berdagang di stasiun, karena di tengah gelombang kondisi perekonomian yang semakin sulit, mereka tidak bisa berpikir untuk beralih pekerjaan. Pada dasarnya memang pedagang di stasiun mempunyai pilihan dalam menentukan pekerjaan yang mereka sukai. Tapi setiap pekerjaan yang ada selalu berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, dan pendidikan yang mereka miliki tidaklah sebanding dengan pekerjaan yang mereka impikan sehingga mau tidak mau, suka tidak suka satu-satunya pilihan pekerjaan yang mungkin mereka lakukan adalah dengan berdagang dan itu di lakukan di stasiun. Inilah yang menurut saya di lupakan oleh kalkulasi para pemegang kebijakan yang selalu tidak bijak dalam mengambil keputusan. Para pemegang kebijakan hanya berdiri di menara gading dan hanya melihat para pedagang di stasiun (mungkin) hanya sebagai kerumunan lalat yang tidak penting dan bisa di usir kapanpun mereka mau. Benarlah seperti yang sudah diramalkan oleh filsuf-filsuf eksistensialis. Manusia modern yang sudah tekooptasi pada industrialisasi yang  dalam hal ini pejabat pemangku kebijakan melihat bahwa para rakyat yang mereka tindas adalah sebuah hitung-hitungan diatas kertas dalam bentuk tabel-tabel laporan sehingga hati nurani mereka secara otomatis semakin beku. Menurut saya inilah potret suram kekuasaan yang buta terhadap rakyat yang konkret.

            Sejatinya, Negara kita adalah Negara demokrasi dan jika kita melihat dasar konstitusi dan dasar Negara yang sudah dibuat sedemikian cantiknya oleh pendiri bangsa, yang berupa UUD’45 dan Pancasila maka sebetulnya jika itu saja  dijalankan sesuai dengan amanah yang tertulis maka tentulah akan menciptakan tatanan masyarkat yang adil, yang tidak akan pernah terdengar suara jeritan dan tangisan rakyat kecil akan suatu penggusuran. Namun pada kenyataannya kehidupan demokrasi yang cantik ini justru menjadi suatu kemunafikan belaka. Bagi para pedagangpun, demokrasi hanyalah suatu utopis dan khayalan yang paling liar yang pernah mereka impikan. Betapa tidak, dalam UU yang menjadi perdebatan di DPR yang pada akhirnya mensahkan ratusan pasal tentang hak-hak asasi manusia, namun kenyataannya justru jauh panggang dari api. UU dimaknai para legislator  hanya menjadi proker yang wajib di buat dan ditulis tanpa pernah diawasi pelaksanannya. Meminjam kata-kata Donny Gahral selaku dosen saya maka baginya “Demokrasi adalah sederet hak yang tergurat di atas kertas!” tentu saja, kebijakan tentang penggusuran pedagang di stasiun yang tidak manusiawi semakin mengindikasikan bahwa Negara ini hanyalah Negara dengan paham demokrasi kertas yang kosong dengan subtansi roh dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itulah maka perjuangan atas ketertindasan rakyat kecil yang dilakukan oleh kawan-kawan Mahasiswa UI bersama para pedagang menjadi tanda akan adanya suatu harapan untuk mengisi subtansi roh demokrasi menjadi seperti yang seharusnya dengan cara menempatkan rakyat kecil sebagai manusia konkret yang hak-haknya harus di hormati.